Rusia Pertanyakan Sinergi Dewan Perdamaian AS dengan DK PBB

Kini News - RUSIA mempertanyakan bagaimana Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berjalan berdampingan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, DK PBB menjadi poros utama mekanisme perdamaian kolektif internasional. Pernyataan itu disampaikan pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis, 26 Februari 2026, dilansir Al Arabiya.

Peran Dewan Perdamaian

Menurut laporan TRT World, Trump pertama kali mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian pada September lalu, saat ia memaparkan rencananya untuk mengakhiri genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Belakangan, ia menyatakan mandat dewan tersebut akan diperluas untuk menangani konflik lain secara global, peran yang selama ini secara tradisional berada di bawah naungan PBB.

Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota tetap DK PBB yang tergabung dalam Dewan Perdamaian. Empat anggota tetap lainnya yaitu Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis tidak menjadi bagian dari dewan tersebut.

Piagam Dewan Perdamaian menyatakan lembaga itu akan menjalankan fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional. Dalam struktur tersebut, Trump sebagai ketua memiliki kewenangan eksekutif luas, termasuk hak veto atas keputusan dan wewenang memberhentikan anggota, dengan sejumlah batasan.

Pertanyaan atas Posisi DK PBB

Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Kirill Logvinov, menyampaikan kritik terhadap konstruksi lembaga baru itu. “Piagam Dewan Perdamaian mendefinisikan dirinya sebagai struktur internasional baru yang dirancang untuk menggantikan ‘mekanisme yang terlalu sering terbukti tidak efektif’,” kata Logvinov kepada kantor berita negara TASS.

Logvinov, Direktur Departemen Organisasi Internasional di kementerian tersebut, juga menyoroti bahwa mandat dewan tidak secara eksplisit menyebut Gaza. “Mandat dewan itu sama sekali tidak menyebut Gaza,” ujarnya dalam wawancara.

Ia menilai pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar. “Jelas bahwa pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Dewan Perdamaian akan hidup berdampingan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanannya, yang merupakan satu-satunya badan yang diakui secara universal untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.”

Rusia juga menyoroti bahwa Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, sejauh ini belum diundang dalam pertemuan-pertemuan Dewan Perdamaian. DK PBB, menurut keterangan resmi PBB, memegang tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan itu menggelar pertemuan pertamanya di London pada 1946 dan kini bermarkas di New York.