Pemulihan Cepat Infrastruktur di Sumatera Pasca Bencana

Jakarta - Banjir bandang dan tanah longsor telah melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 2 Desember, bencana ini mengakibatkan 708 orang meninggal dunia dan menyebabkan terputusnya akses jalan, jembatan, serta aliran listrik, yang mengakibatkan terisolasinya lokasi-lokasi terdampak.

Sejak kejadian tersebut, pemerintah melalui berbagai kementerian berupaya keras untuk memulihkan infrastruktur yang terkena dampak. Fokus utama mereka adalah memulihkan akses jalan dan komunikasi agar para korban dapat terhubung dengan sanak keluarga dan menerima bantuan serta informasi terkini.

Upaya Pemulihan Koneksi Telekomunikasi

Kementerian Komunikasi dan Digital mengarahkan perhatian pada pemulihan koneksi telekomunikasi dan internet. Dalam waktu 24 jam, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari total 2.463 menara yang mengalami gangguan. Selain itu, Tim BAKTI Komdigi bekerja sama dengan BNPB, Tim SAR, dan TNI telah memobilisasi perangkat ke 14 titik untuk memastikan ketersediaan internet di posko-posko.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa 95 persen menara BTS di Sumatera Barat telah pulih, sementara Sumatera Utara mencapai 90 persen. Namun, di Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bekerja sama dengan operator seluler dan PLN untuk segera normalisasi layanan.

Pemulihan Infrastruktur Jalan

Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan perbaikan akses jalan dengan menambah alat berat dan personel, serta bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemasangan Jembatan Bailey pada jembatan-jembatan prioritas juga dilakukan untuk mempercepat konektivitas.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa fokus utama adalah membuka konektivitas pantai utara Sumatera menuju Tapanuli, mengingat jalur dari Sumut ke barat belum terbuka, yang menghambat distribusi bantuan.

Perhatian pada Sektor Pendidikan dan Lingkungan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan bantuan awal berupa pembersihan sekolah dan penyediaan peralatan belajar. Selanjutnya, langkah lanjutan akan dilakukan untuk mengganti perangkat pembelajaran yang rusak. Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan mengevaluasi tata ruang pasca bencana untuk meminimalkan risiko di masa mendatang.

Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan kajian tata ruang untuk mengembalikan ekosistem yang terganggu akibat bencana.

Koordinasi Penanganan Bencana

BNPB dan kementerian/lembaga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Penanganan ini mencakup pencarian korban, pemenuhan kebutuhan logistik, serta pemulihan akses jalan dan infrastruktur. Kapusdatin BNPB, Abdul Muhari, menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam upaya tanggap bencana ini.

BNPB juga mengerahkan 40 helikopter serta bantuan dari TNI dan Polri, sehingga total transportasi udara mencapai 50 unit untuk mendistribusikan bantuan ke posko dan kantong pengungsi. Selain menggunakan helikopter, bantuan juga didistribusikan melalui jalur darat oleh TNI.

Dengan kerja sama antara BNPB, TNI/Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, relawan, dan mitra internasional, semua pihak berusaha maksimal untuk mempercepat pencarian korban, pembukaan akses, pemulihan layanan vital, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.