Presiden Jokowi: Kerugian Kereta Cepat Whoosh Semakin Mengecil

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan tanggapan mengenai polemik yang muncul seputar pembayaran bunga utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Polemik ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar bunga utang proyek tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya berpendapat bahwa proyek kereta cepat ini adalah inisiatif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang seharusnya dikelola secara bisnis tanpa melibatkan negara dalam pembayaran utang.

Proyek kereta cepat yang diinisiasi pada masa pemerintahan Jokowi ini mulai dibangun pada tahun 2016 dan baru selesai pada tahun 2023. Dalam menanggapi isu pembayaran bunga utang, Jokowi menilai bahwa kerugian yang dialami oleh Whoosh akan semakin mengecil setiap tahunnya. "Saat ini, Whoosh sudah melayani 19.000 penumpang per hari dan mencapai 12 juta penumpang setiap tahun. Jika perpindahan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal terus meningkat, maka kerugiannya akan semakin kecil," ungkap Jokowi.

Presiden juga menjelaskan bahwa laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dari proyek ini sudah menunjukkan angka positif meskipun baru beroperasi selama satu tahun. Jokowi memperkirakan bahwa kerugian tersebut akan berkurang lebih lanjut dalam enam tahun ke depan, tergantung pada pola perpindahan penumpang.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa investasi dalam proyek transportasi umum tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Ia menjelaskan bahwa subsidi untuk operasional moda transportasi umum merupakan praktik yang umum dilakukan di berbagai negara. "Bisa dilihat dari transportasi massal di negara lain, biasanya ada subsidi yang mencapai 50 persen, seperti di Korea, China, Jepang, dan Eropa," tambahnya.

Ketika ditanya tentang kerugian kereta cepat Whoosh yang tidak akan ditanggung oleh APBN, Jokowi memilih untuk tidak memberikan komentar. Ia mengatakan, "Itu kewenangan Pemerintah, saya tidak mau menjawab." Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya juga menekankan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat, yang dikelola oleh KCIC di bawah Danantara.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya pemisahan tanggung jawab antara proyek swasta dan pemerintah, agar risiko bisnis tidak sepenuhnya dibebankan kepada keuangan negara. COO Danantara, Dony Oskara, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek ini, yaitu dengan mengambil alih infrastruktur atau menyuntikkan dana tambahan.

Dony menambahkan bahwa proyek kereta cepat ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan memangkas waktu tempuh perjalanan. Sementara itu, Menteri Investasi yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat sedang berlangsung dengan pihak China untuk mencapai kesepakatan tentang struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.