Peran Strategis Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza Diakui PBB

Perbesar

Liputan6.com, Jakarta - Peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza memasuki babak baru. Indonesia resmi ditunjuk sebagai wakil komandan International Stabilization Force atau ISF.

Penunjukan ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam struktur komando pasukan multinasional yang bertugas menjaga keamanan dan mengawasi stabilitas di Gaza pasca-gencatan senjata.

Dalam rapat perdana BoP, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berada pada posisi siap untuk berkontribusi dalam pembentukan ISF sebagai bagian dari upaya stabilisasi pascakonflik melalui pengerahan pasukan dalam jumlah signifikan.

Dia berharap, partisipasi tersebut dapat memperkuat implementasi perdamaian serta memastikan proses stabilisasi berlangsung secara efektif.

"Kami menegaskan kembali, komitmen untuk berkontribusi melalui pengerahan sejumlah besar pasukan (TNI), hingga 8.000 personel atau lebih apabila diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam International Stabilization Force (ISF) guna memastikan perdamaian dapat terwujud dan berjalan secara efektif," tegas Prabowo.

Respons PBB

Menanggapi perkembangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai hubungan antara PBB dan Indonesia memiliki arti penting, khususnya dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah. PBB juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki peran krusial dalam dewan perdamaian yang baru dibentuk khusus untuk wilayah Gaza.

"Sekretaris Jenderal meyakini bahwa hubungan antara PBB dan Indonesia sangat penting. Beliau percaya bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat krusial sebagai bagian dari Gaza Board of Peace," ujar pejabat PBB dalam pernyataan resmi yang diterima Emtek Media, Sabtu (21/2/2026).

Pernyataan ini menegaskan dukungan PBB terhadap keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza dan pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disetujui Dewan Keamanan. Dukungan tersebut diberikan secara spesifik dalam lingkup mandat perdamaian Gaza, bukan di luar itu.

Resolusi 2803

Sebelumnya, PBB telah mengeluarkan Resolusi 2803 yang menyetujui pelaksanaan rencana perdamaian di Gaza. Resolusi ini salah satunya mencakup pembentukan ISF untuk menjaga gencatan senjata, memastikan stabilitas keamanan, serta mendukung pemerintahan sipil dan proses rekonstruksi.

Resolusi ini juga memberi mandat kepada negara-negara peserta untuk mengerahkan personel dan sumber daya demi memastikan pelaksanaan rencana perdamaian berjalan sesuai dengan hukum internasional dan berada di bawah Dewan Pengawasan Keamanan.

Adapun, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono juga menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace sejalan dengan piagam PBB.

"Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi solusi dua negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," tegas Menlu Sugiono.

Ia menekankan bahwa partisipasi Indonesia merupakan wujud komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan abadi, serta memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan Board of Peace bersinergi dan memperkuat upaya yang tengah dilakukan PBB.