Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Akurasi Data untuk Program Bantuan Sosial

Sidoarjo, InfoPublik – Bupati Sidoarjo, Subandi, menerima kunjungan kerja Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, dalam rangka sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta percepatan peningkatan kesejahteraan sosial. Kegiatan berlangsung di Hall Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Jumat (6/2/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Sosial. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat menjadi penguat komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas layanan sosial, khususnya melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.

“Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bukan sekadar alat administrasi, melainkan fondasi keadilan sosial. Dengan data yang benar, setiap program bantuan dan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Subandi.

Sebagai daerah perkotaan dengan dinamika sosial ekonomi yang cepat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan kesiapan penuh mendukung kebijakan Kementerian Sosial melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan integrasi data, serta pengawalan implementasi DTSEN hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Diharapkan melalui kegiatan ini terbangun pemahaman yang sama, visi yang selaras, serta keterampilan teknis yang memadai dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kerentanan sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penanganan fakir miskin dan anak terlantar merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat tersebut diperkuat melalui sejumlah regulasi dan instruksi presiden terkait data tunggal sosial ekonomi serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Saat ini lebih dari tiga juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kelompok ini sering disebut sebagai invisible people, yakni masyarakat rentan yang belum sepenuhnya terjangkau data dan program bantuan sosial,” ungkapnya.

DTSEN merupakan basis data nasional yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Data tersebut dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala untuk menjaga ketepatan sasaran kebijakan. DTSEN dibentuk melalui integrasi Registrasi Sosial Ekonomi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Hingga Januari 2026, DTSEN mencakup 289.060.513 data individu yang dikelompokkan ke dalam sepuluh desil kesejahteraan, mulai dari kelompok prasejahtera hingga kelompok sejahtera. Klasifikasi ini menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan prioritas bantuan sosial secara lebih akurat, sekaligus mendorong kemandirian masyarakat yang telah berdaya.