Pemerintah Tanggapi Cepat Pemulihan Sumatera Pasca Bencana

Jakarta - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, telah menyebabkan dampak yang signifikan. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 2 Desember 2025, bencana ini mengakibatkan 708 orang meninggal dunia dan memutuskan akses jalan, jembatan, serta aliran listrik, sehingga banyak lokasi terdampak menjadi terisolasi.

Menanggapi keadaan darurat ini, pemerintah yang terdiri dari berbagai kementerian segera melakukan langkah-langkah untuk memulihkan infrastruktur yang terganggu. Fokus utama adalah mengembalikan akses jalan dan komunikasi agar korban dapat terhubung dengan keluarga serta memperoleh bantuan dan informasi terkini.

Perbaikan Infrastruktur Telekomunikasi

Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengambil langkah cepat untuk memperbaiki koneksi telekomunikasi dan internet. Dalam waktu 24 jam, sebanyak 707 menara telekomunikasi berhasil beroperasi normal, dari total 2.463 menara yang mengalami gangguan. Pada hari Minggu, 30 November, Tim BAKTI Komdigi bekerja sama dengan BNPB, Tim SAR, dan TNI mendistribusikan perangkat ke 14 titik untuk memastikan ketersediaan internet di posko-posko bantuan.

Satelit SATRIA-1 juga beroperasi untuk mendukung komunikasi, terutama di Kabupaten Tapanuli Tengah, Aceh Utara, dan beberapa daerah lainnya. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa 95 persen Base Transceiver Station (BTS) di Sumatera Barat telah pulih, sementara di Sumatera Utara, pemulihan mencapai 90 persen. Namun, di Aceh, kendala listrik masih membuat sekitar 60 persen menara tidak beroperasi.

Perbaikan Akses Jalan dan Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan perbaikan akses jalan dan penambahan alat berat serta personel untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa fokus saat ini adalah membuka konektivitas pantai utara Sumatera menuju Tapanuli, di mana jalur distribusi bantuan masih terhambat.

Perhatian Terhadap Sektor Pendidikan

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyediakan bantuan awal berupa pembersihan sekolah, penyediaan buku, dan peralatan belajar. Rencana lanjutan juga telah disiapkan untuk mengganti perangkat pembelajaran yang rusak, termasuk papan interaktif digital.

Evaluasi Tata Ruang Pasca Bencana

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana melakukan evaluasi tata ruang di wilayah yang terdampak banjir. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan karakter lingkungan dan mengurangi risiko bencana di masa depan. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mengkaji tata ruang untuk mengembalikan ekosistem yang terdampak.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat

BNPB dan kementerian terkait mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk anggaran yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Penanganan bencana ini menjadi prioritas nasional, mencakup pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik, pembukaan akses jalan, serta pemulihan infrastruktur komunikasi dan listrik.

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat upaya penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, relawan, dan mitra internasional, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan pencarian korban dapat dilakukan dengan efektif.