PBB Serukan Pengawasan Global untuk Masa Depan Kecerdasan Buatan

NEW DELHI - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan para pemimpin teknologi tentang risiko kecerdasan buatan (AI) dengan mengatakan bahwa masa depannya tidak boleh diserahkan kepada keinginan beberapa miliarder.

Berbicara pada pertemuan puncak AI global di India, AI Impact Summit, pada Kamis (19/2), Guterres meminta para taipan teknologi untuk mendukung dana global senilai 3 miliar dollar AS untuk memastikan akses terbuka ke teknologi yang maju cepat untuk semua.

"AI harus menjadi milik semua orang," kata dia. "Masa depan AI tidak dapat ditentukan oleh segelintir negara atau diserahkan kepada keinginan beberapa miliarder," imbuh dia seraya memperingatkan dunia berisiko memperdalam kesenjangan kecuali ada langkah-langkah mendesak yang diambil.

"Jika dilakukan dengan benar, AI dapat mempercepat terobosan dalam bidang kedokteran, memperluas kesempatan belajar, memperkuat ketahanan pangan, mendukung aksi iklim dan kesiapsiagaan bencana serta meningkatkan akses terhadap layanan publik yang penting," ucap Guterres.

"Tetapi hal ini juga dapat memperdalam kesenjangan, memperkuat bias dan memicu dampak buruk," imbuh dia.

Saat ini PBB telah membentuk badan penasihat ilmiah AI untuk membantu negara-negara membuat keputusan tentang teknologi revolusioner.

Guterres memperingatkan bahwa orang harus dilindungi dari eksploitasi dan bahwa tidak ada anak yang harus menjadi subjek uji untuk AI yang tidak diatur. Ia pun mendesak adanya pagar pembatas global untuk memastikan pengawasan dan akuntabilitas, dan pembentukan "Dana Global untuk AI" untuk membangun kapasitas dasar.

Ruang yang Aman

Sementara itu Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan bahwa dia bertekad untuk memastikan pengawasan yang aman terhadap teknologi yang berkembang pesat.

Uni Eropa telah memimpin regulasi global melalui Undang-Undang Kecerdasan Buatan, yang diadopsi pada tahun 2024 dan mulai berlaku secara bertahap.

"Kami bertekad untuk terus membentuk aturan main dengan sekutu kami seperti India," kataMacron. "Eropa tidak terlalu fokus pada regulasi - Eropa adalah ruang untuk inovasi dan investasi, namun merupakan ruang yang aman," imbuh dia.

Macron, dalam pidatonya di AI Impact Summit di New Delhi mengatakan bahwa Prancis akan menggandakan jumlah ilmuwan dan insinyur AI yang dilatih dengan startup baru di sektor ini menciptakan puluhan ribu pekerjaan.

Bulan lalu, anggota parlemen Prancis meloloskan RUU yang akan melarang penggunaan media sosial untuk anak di bawah 15 tahun, yang menunggu pemungutan suara Senat sebelum menjadi undang-undang, menyusul larangan serupa yang diberlakukan oleh Australia pada bulan Desember.

"Salah satu prioritas G7 kami adalah perlindungan anak-anak terhadap AI dan penyalahgunaan digital," kata Macron. "Tidak ada alasan anak-anak kita harus terpapar secara online dengan apa yang dilarang secara hukum di dunia nyata,” tegas dia.