Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Dilaksanakan di Mesir, Trump Dorong Pihak Terkait Bertindak Cepat

Delegasi dari kelompok Hamas, Israel, dan Amerika Serikat (AS) dijadwalkan untuk bertemu di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada hari Senin, 6 Oktober 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana gencatan senjata di Gaza yang sudah lama ditunggu-tunggu.

Pertemuan ini berlangsung menjelang peringatan dua tahun serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang telah memicu konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Presiden AS, Donald Trump, telah meminta semua pihak untuk bergerak cepat dalam mencapai kesepakatan.

Kedua belah pihak, baik Hamas maupun Israel, telah memberikan tanggapan positif terhadap peta jalan perdamaian yang diajukan oleh Trump. Rencana tersebut mencakup penghentian serangan serta pertukaran sandera di Gaza dengan tahanan Palestina yang saat ini ditahan di penjara Israel.

Seorang pejabat senior Hamas menyatakan, "Kami sangat ingin mencapai kesepakatan untuk segera mengakhiri perang dan memulai proses pertukaran tahanan sesuai kondisi di lapangan."

Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Hamas dan pihak terkait berlangsung positif dan cepat. "Fase pertama harus selesai pekan ini, dan saya meminta semua pihak untuk bergerak cepat," tulisnya. Trump juga mengutus dua perwakilannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, untuk membantu memfinalisasi kesepakatan tersebut.

Menurut sumber dari Palestina, Hamas bersedia menghentikan operasi militer jika Israel juga melakukan hal yang sama. AS telah menetapkan tenggat waktu 72 jam bagi pembebasan seluruh sandera, baik yang hidup maupun yang tewas. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang pernah divonis penjara seumur hidup, serta lebih dari 1.700 warga Gaza yang ditahan selama konflik ini.

Tahapan berikutnya dari rencana perdamaian ini mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza dan pelucutan senjata Hamas. Namun, Hamas menolak untuk menyerahkan senjatanya tanpa adanya jaminan peran dalam pemerintahan Palestina setelah perang. Trump mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara yang beranggotakan teknokrat di bawah otoritas transisi yang akan dipimpin olehnya bersama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.