Menteri Pertanian Tanggapi Laporan Pelanggaran Distribusi Pupuk Subsidi di Bogor

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan cepat terhadap laporan dugaan pelanggaran dalam distribusi pupuk bersubsidi di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, Mentan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika laporan kecurangan tersebut terbukti.

"Tunjuk tempatnya mana, aku cabut izinnya," ujar Mentan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai keluhan tentang keterlambatan distribusi pupuk subsidi di wilayah tersebut.

Amran meminta jajarannya untuk segera mencatat dan menindaklanjuti distributor yang diduga bermasalah. Ia menekankan pentingnya memperjelas lokasi dan mencatat identitas distributor agar penindakan dapat dilakukan secara tepat dan adil.

"Ambil catatan. Ini izinnya dicabut. Sebut desa apa, distributornya siapa. Lengkap, supaya bisa kita tindak," tegasnya.

Mentan juga menyoroti bahwa Kementerian Pertanian tidak akan menolerir tindakan distributor pupuk subsidi yang menghambat hak petani, terutama dalam konteks upaya pemerintah menjaga produksi pangan nasional. "Kasihan petani kalau pupuk terlambat. Kalau ada yang main-main, kita tindak tegas," tambahnya.

Ia menyayangkan adanya keterlambatan distribusi, mengingat stok pupuk nasional dalam kondisi aman, dengan alokasi mencapai 9,5 juta ton. Selain itu, harga pupuk juga telah turun sekitar 20 persen setelah revitalisasi pabrik pupuk.

Amran menegaskan bahwa pengawasan distribusi pupuk subsidi akan terus diperketat. Seluruh laporan dari lapangan, termasuk melalui kanal 'Lapor Pak Amran' maupun media massa, akan dijadikan dasar untuk tindakan cepat.

Berdasarkan kanal tersebut, Mentan Amran telah menindak ratusan pengecer dan distributor yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Langkah responsif ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani tepat waktu, sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.