Menlu Sugiono: Dewan Perdamaian Harus Sinergi dengan DK PBB untuk Palestina

Islam Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa setiap misi yang dijalankan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) harus selalu beriringan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina.

Dalam pertemuan DK PBB di AS, ia menyatakan bahwa kedua entitas memiliki mandat saling melengkapi dan tidak boleh berjalan berlawanan arah, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Sugiono menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian dibentuk berdasarkan mandat Resolusi DK PBB 2803 tahun 2025 yang mengamanatkan pendirian dewan beserta pasukan stabilisasi (ISF) untuk Gaza. Oleh karena itu, pendekatan yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dewan tersebut. Indonesia menegaskan bahwa keanggotaannya di Dewan Perdamaian akan dilaksanakan berlandaskan Piagam PBB dan prinsip multilateralisme.

Pernyataan ini menjadi pesan utama Indonesia dalam pertemuan perdana negara-negara anggota Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis waktu setempat, yang juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Indonesia bersama delapan negara mayoritas Muslim lainnya berkomitmen menjaga integritas kerangka kerja perdamaian, memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi masyarakat Palestina secara komprehensif dan berkelanjutan.