Sumber Foto: Tempo.co
Terkini Cepat
Kritik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Akses Informasi Harga Pangan di Bank Indonesia
Dalam berita ekonomi dan bisnis terbaru, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, memberikan kritik tajam terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Wibisono menyebut proyek ini sebagai pelajaran mahal yang mencerminkan ambisi politik tanpa perencanaan yang matang, serta dapat merugikan masyarakat.
Menurut Wibisono, proyek KCJB berpotensi menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka panjang. Ia merinci bahwa estimasi optimistis untuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baru akan balik modal setelah lebih dari 40 tahun, asalkan target penumpang sebesar 30 ribu orang per hari dengan tarif Rp 350 ribu per penumpang tercapai. Jika target tersebut tidak tercapai, waktu pengembalian modal dapat lebih lama, yang dinilai sangat mungkin terjadi.
Akses Informasi Harga Pangan Melalui Bank Indonesia
Sementara itu, Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengumumkan bahwa Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dapat diakses mulai 1 Juli 2023 melalui situs resmi Bank Indonesia di https://www.bi.go.id/hargapangan. PIHPS Nasional merupakan sistem informasi digital yang dikelola oleh Bank Indonesia sejak tahun 2016 untuk menghimpun dan menyebarkan informasi mengenai harga komoditas pangan strategis di seluruh provinsi di Indonesia.
Informasi yang disajikan melalui PIHPS mencakup beragam komoditas pangan strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan gula pasir.
Dampak Penghentian Bebas Visa Kunjungan
Di sisi lain, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengungkapkan dampak ekonomi dari penghentian Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 159 negara. Huda menjelaskan bahwa langkah ini akan berdampak negatif secara ekonomi karena akan menyulitkan turis asing untuk masuk ke Indonesia.
Dampak tersebut berpotensi menyebabkan perlambatan dalam sektor pariwisata, yang akan terlihat dari penurunan jumlah wisatawan mancanegara. Akibatnya, sektor-sektor terkait seperti hotel, restoran, dan layanan pendukung pariwisata juga akan merasakan dampak negatif.
