Kemiskinan Turun, Namun Rasa Malu Memperparah Kerentanan

Kita mudah berbahagia ketika angka kemiskinan turun. Ada rasa lega yang wajar. Kita melihat grafik membaik, lalu menganggap hidup ikut membaik. Profil kemiskinan Badan Pusat Statistik pada Maret 2025 mencatat penduduk miskin 23,85 juta orang atau 8,47 persen. Angka ini turun dari Maret 2024 yang masih 9,03 persen, juga turun dari September 2024 sebesar 8,57 persen. Dalam setahun, sekitar 1,37 juta orang tercatat keluar dari kemiskinan. Di tingkat nasional, ini kabar baik.

Namun kabar baik ini menyimpan paradoks yang sering luput. Penurunan angka kemiskinan tidak otomatis berarti berakhirnya kerentanan. Banyak keluarga mungkin berhasil melewati garis statistik, tetapi napasnya masih pendek. Mereka masih hidup dengan buffer yang tipis. Satu sakit, satu gagal panen, satu biaya sekolah, satu harga pangan yang naik, cukup untuk mengembalikan mereka ke jurang yang sama. Secara formal mereka "bukan miskin", tetapi secara sosial mereka masih rapuh.

Di titik ini, kemiskinan tidak bisa dipahami sebagai angka semata. Ia adalah pengalaman yang berlapis. Dan lapisan paling menyakitkan sering bukan ketiadaan uang, melainkan cara hubungan sosial bekerja di sekitar orang miskin. Ada stigma yang menempel. Ada rasa malu yang dipelihara diam-diam. Ada perlakuan yang membuat orang merasa rendah, merasa gagal, merasa tidak pantas. Bruce G. Link dan Jo Phelan menjelaskan bagaimana kemiskinan sering berkelindan dengan kekuasaan yang timpang, kehilangan status, dan perlakuan tidak adil. Orang miskin bukan hanya kekurangan sumber daya, tetapi juga kehilangan pengakuan.

Ketika stigma itu bertemu layanan publik yang dingin, kemiskinan berubah menjadi kebuntuan. Banyak mekanisme bantuan sosial bekerja seperti ujian kelayakan moral. Warga miskin diperlakukan seperti tersangka yang harus membuktikan penderitaannya. Mereka harus menjelaskan, memohon, menunjukkan dokumen, mengulang cerita. Mereka harus terlihat cukup sengsara agar dianggap layak dibantu. Situasi ini mendorong orang menunda mencari pertolongan sampai titik paling genting.

Studi etnografis Garthwaite tentang pengguna foodbank memperlihatkan bahwa rasa malu bukan efek samping kecil. Ia adalah kenyataan sehari-hari yang membuat orang menahan lapar lebih lama daripada menahan cap sosial. Mereka takut dicap pemalas atau pengambil untung. Mereka takut dipandang sebagai beban. Mereka takut diingat sebagai "yang minta-minta". Dalam banyak komunitas, terutama di desa, ketakutan semacam itu terasa sangat dekat. Orang bukan tidak butuh bantuan, tetapi mereka tidak sanggup membayar biaya sosial dari meminta bantuan.

Di sinilah angka kemiskinan yang turun bisa menipu. Ia memberi kesan bahwa negara sedang menang. Padahal yang sering terjadi adalah keluarga rapuh memendam masalah lebih lama. Mereka bertahan dengan cara yang tak terlihat, mengurangi makan, menunda berobat, menahan anak dari kegiatan sekolah, membiarkan hutang kecil menumpuk. Saat statistik berkata mereka "membaik", hidup mereka justru sedang mengeras dari dalam.

Tragedi YBS, siswa kelas IV di Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi cermin yang kejam. Anak-anak adalah pihak yang paling cepat menyerap kebuntuan keluarga. Mereka belum punya bahasa untuk memisahkan dua hal. Keluarga kami sedang sulit, dan aku ini beban. Ketika bantuan terlambat dan rasa malu menutup mulut orang dewasa, anak bisa menanggung beban psikologis tanpa penyangga.

Ada titik lain yang membuat paradoks ini lebih terang. Data BPS menunjukkan kemiskinan perdesaan 11,03 persen, jauh di atas perkotaan 6,73 persen. Di Bali dan Nusa Tenggara, kemiskinan perdesaan 16,38 persen. Di Maluku dan Papua, 25,94 persen. Angka-angka ini bukan sekadar perbandingan wilayah. Ia adalah peta risiko. Jika sistem perlindungan sosial tidak dipertebal di wilayah dengan risiko lebih tinggi, maka penurunan nasional terasa seperti kabar dari tempat lain.

Masalahnya, perlindungan sering putus di titik yang paling dekat dengan warga. RT, RW, dan pemerintah desa seharusnya menjadi sensor dini. Mereka yang paling cepat menangkap perubahan, siapa yang mulai jarang terlihat, siapa yang menunggak iuran, siapa yang anaknya mendadak berhenti sekolah, siapa yang tampak makin diam. Namun dalam praktik, kelembagaan terdekat ini sering berubah menjadi pengurus administrasi. Mereka sibuk pada formulir, bukan pada tanda-tanda krisis. Negara hadir setelah tragedi, bukan sebelum tragedi.

Kalau kemiskinan ingin benar-benar turun, yang harus turun bukan hanya angkanya, tetapi juga rasa takut untuk meminta bantuan. Kita perlu memperbaiki cara bantuan sosial menyentuh manusia. Bantuan harus menjadi pelindung yang memulihkan martabat, bukan prosedur yang memperdalam rasa malu.