Indonesia Pimpin Sesi Ke-61 Dewan HAM PBB Pertama Kalinya

INDONESIA akan memimpin untuk pertama kalinya sidang reguler Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) dalam Sesi ke-61 yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Momentum ini menandai pelaksanaan awal peran Indonesia setelah resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB ke-20 sejak 8 Januari 2026.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indah Nuria Savitri mengatakan sesi tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia.

“Jadi di sesi Dewan HAM ke-61 ini akan menjadi sesi pertama, di mana kita memimpin sesi reguler Dewan HAM sebagai Presiden Dewan HAM yang ke-20,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Februari 2026.

Presidensi Indonesia saat ini dijalankan oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, yang bertugas memimpin jalannya sidang serta proses internal Dewan sepanjang 2026.

Forum Tingkat Tinggi dan Agenda Global

Sesi ke-61 merupakan forum reguler Dewan HAM yang diselenggarakan setiap Maret dan Agustus. Indah menjelaskan bahwa pertemuan kali ini juga dilengkapi dengan segmen tingkat tinggi yang dihadiri pejabat setingkat menteri atau lebih.

“Tentu saja, kali ini sebagaimana sedang reguler di bulan Agustus dan bulan Maret sesi kali ini sudah memiliki high level segment yang akan diikuti oleh dignitaries, jadi biasanya levelnya ke menteri atau di atas menteri juga,” katanya.

Menurut Indah, pembahasan dalam sidang akan mencerminkan berbagai isu yang tengah menjadi perhatian dunia. Dinamika global yang mempengaruhi upaya pemajuan dan pelindungan HAM diperkirakan mewarnai jalannya perundingan.

“Sesi ini berlangsung di tengah begitu banyak dinamika, terutama dalam isu-isu pemajuan dan pelindungan HAM dan apa yang menjadi perhatian dunia internasional biasanya akan terefleksi dalam proses persidangan,” ujarnya.

Peran Multilateral RI

Pemerintah berharap Dewan HAM PBB tetap menjalankan fungsinya secara optimal sebagai platform utama pembahasan isu HAM global. Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga tersebut.

“Kami berharap Dewan HAM sebagai platform utama PBB yang membahas mengenai isu HAM secara global bisa tetap menjaga kredibilitasnya, konsistensinya dan juga secara efektif dan efisien membahas berbagai isu yang terkait,” tutur Indah.

Kementerian Luar Negeri menilai posisi Indonesia sebagai presiden membuka peluang strategis untuk memperkuat diplomasi multilateral. Melalui kepemimpinan ini, Indonesia berupaya mendorong tata kelola HAM global yang lebih dialogis, konstruktif, dan berbasis kerja sama yang inklusif.