Bansos PKH dan Sembako Tuntas Disalurkan pada Awal Ramadan 2026

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako telah disalurkan secara bertahap pada awal Ramadan 2026. Penyaluran ini ditujukan agar keluarga penerima manfaat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang.

Menurut Gus Ipul, hingga awal Ramadan realisasi penyaluran bansos triwulan pertama 2026 telah mencapai lebih dari 85 persen atau di atas Rp 15 triliun.

Adapun untuk PKH, dari total alokasi bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 8.940.958 KPM telah menerima bantuan dengan nilai lebih dari Rp 6 triliun atau sekitar 89,4 persen.

Untuk bantuan sembako yang dialokasikan untuk 18.250.000 KPM telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM dengan nilai lebih dari Rp 9 triliun atau 86,9 persen. “Penyaluran sampai sekarang untuk triwulan pertama sudah di atas 85 persen,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2026.

Ia menjelaskan penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Gus Ipul menyebut masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru bantuan sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan. Sebagian besar dari mereka masih dalam proses pembukaan rekening kolektif, distribusi kartu, dan persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.

“Setiap triwulan ada penerima manfaat baru. Sebagian besar belum memiliki rekening sehingga perlu proses burekol yang memakan waktu satu sampai dua bulan,” ujarnya.

Khusus untuk wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Sosial telah menyalurkan Rp 1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. “Insya Allah akhir Februari ini tuntas,” kata Gus Ipul.

Selain bansos reguler, Kementerian Sosial juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana dengan total anggaran lebih dari Rp 2 triliun. Sementara anggaran kedaruratan yang telah terkirim hampir Rp 100 miliar.

Bantuan tersebut mencakup santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, hingga pemulihan sosial ekonomi. Santunan ahli waris telah tersalurkan Rp 14,8 miliar bagi 990 jiwa dengan nilai Rp 15 juta per orang. Bantuan isi hunian siap salur Rp 98,7 miliar bagi 32,9 ribu kepala keluarga, serta bantuan jadup Rp 25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa.

Mekanisme penyaluran mengacu pada satu data nasional dari BNPB sebagai rujukan awal. Kepala daerah mengusulkan daftar korban secara by name by address (BNBA), dilanjutkan penetapan nominatif dengan persetujuan Muspida (musyawarah piminan daerah) dan validasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

“Dari total Rp 2 triliun lebih itu, yang sudah ada di rekening dan tinggal disalurkan sekitar Rp 600 miliar. Sisanya masih kami ajukan melalui anggaran belanja tambahan,” kata Gus Ipul.