AS Terapkan Sanksi Teroris Terhadap Pelapor PBB Francesca Albanese

GEDUNG Putih pada Kamis dilaporkan menerapkan “ sanksi tingkat teroris” terhadap pejabat dari Pengadilan Pidana Interasional (ICC) serta pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina Francesca Albanese. Seperti dilansir The Cradle, ini termasuk pembekuan aset dan penghambatan penyelidikan kejahatan perang.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat Amerika Serikat, PBB dan individu, Washington berusaha menghukum ICC atas penyelidikan kejahatan perang AS dan Israel.

Upaya menargetkan PBB dan ICC muncul sebagai respon atas permintaan dari dua perusahaan teknologi AS yang terlibat dalam genosida Isarel terhadap warga Paalestina di Gaza.

Perusahaan-perusahaan ini mendekati Gedung Putih setelah mendapat surat peringatan dari Albanese soal kontribusi mereka pada “pelanggaran berat hak asasi manusia” oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Perusahaan yang disebut Albanese mencakup Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft dan Palantir.

Perusahaan teknologi tersebut mendukung militer Israel dengan layanan cloud untuk mengoperasikan sistem senjata, termasuk pemilihan target bom seperti anggota Hamas dan istri, anak-anak dan tetangga mereka yang tinggal di gedung yang sama.

Akibat pengaduan kedua perusahaan teknologi itu, pemerintahan Trump pada Juli lalu menjatuhkan sanksi kepada Albanese dan beberapa pejabat ICC. Mereka masuk ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus (Specially Designated Nationals/SDN) Departemen Keuangan AS yang biasanya untuk pelaku terorisme, narkoba, atau proliferasi senjata.

“Ini tidak adil, tidak benar, dan merupakan penganiayaan,” kata Albanese dalam sebuah wawancara di Modena, Italia seperti dilansir Dawn pada Jumat. “Saya dihukum karena pekerjaan saya di bidang hak asasi manusia”.

Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza, seperti penggunaan kelaparan sebagai senjata.

Penargetan Albanese dan ICC memberikan gambaran yang jelas tentang serangan Presiden Donald Trump yang semakin meluas terhadap badan-badan internasional demi Israel.

Meskipun PBB bersikeras bahwa Albanese memiliki kekebalan diplomatik, Washington memberlakukan sanksi atas tuduhan "ekstrem dan tidak berdasar" yang dilontarkannya dan karena mendesak ICC untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan Amerika.

"Kami tidak akan mentolerir kampanye perang politik dan ekonomi ini," kata Departemen Luar Negeri AS.

Para ahli hukum memperingatkan bahwa pendekatan ini menetapkan "preseden berbahaya" dengan mengabaikan perlindungan diplomatik standar.

"Sungguh mengejutkan bahwa pekerjaan seseorang di bidang hak asasi manusia dapat dianggap sangat berbahaya sehingga mereka dianggap mirip dengan teroris," kata Margaret Satterthwaite, pelapor khusus PBB tentang independensi hakim dan pengacara.

Perpecahan Internal

Perpecahan yang mendalam terjadi di dalam pemerintahan AS terkait tindakan tersebut. Sementara para diplomat karier mendesak pengekangan, para pejabat senior yang ditunjuk Trump mendesak tindakan yang lebih keras.

Pada pertemuan Maret, para pejabat Departemen Luar Negeri AS mempertimbangkan hukuman terbatas untuk ICC dan Albanese.

Namun, David Milstein, penasihat senior duta besar AS untuk Israel, dilaporkan menuduh para pejabat "memperlambat" pelaksanaan perintah Trump.

Milstein mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi kepada seluruh pejabat ICC.

Sikap permusuhan pemerintah Trump merupakan bagian dari pergeseran kebijakan luar negeri yang lebih luas yang bertujuan untuk melemahkan badan-badan internasional yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan AS atau kepentingan bisnis.

Washington saat ini berutang lebih dari US$2,1 miliar dalam iuran wajib kepada PBB, yang mendorong badan tersebut menuju keruntuhan keuangan.

Trump juga telah meluncurkan "Dewan Perdamaian" dengan dirinya sebagai pemimpin, yang menantang peran diplomatik PBB.

Dampak Sanksi

Sanksi tersebut memiliki konsekuensi yang cepat. Albanese dan tokoh-tokoh senior ICC melihat rekening bank mereka ditutup dan kartu kredit mereka dibatalkan.

Aset Albanese di AS dibekukan, termasuk sebuah kondominium di Washington, DC, yang bernilai sekitar US$700.000. Berdasarkan hukum AS, properti tersebut tidak dapat dijual atau disewakan.

Keamanan juga menjadi perhatian. Albanese mengatakan dia telah menerima ancaman, yang memaksa PBB untuk memperketat keamanan bagi keluarganya di Tunisia.

Para pejabat AS menunjukkan sedikit simpati. Selama perayaan Hanukkah, Duta Besar AS Mike Waltz membahas sanksi tersebut.

“Saya senang dia tidak bisa mendapatkan kartu kredit dan saya senang dia tidak bisa mendapatkan visa untuk datang ke Amerika Serikat,” kata Waltz merujuk pada Albanese.

Sanksi tersebut telah menyebabkan kerusakan tambahan pada penyelidikan peradilan lainnya dan juga memaksa penasihat hukum Amerika untuk berhenti mewakili kelompok hak asasi manusia Palestina yang memberikan bukti kepada pengadilan.

Penindakan tersebut luas dan terkadang berlaku surut. Pada 20 Agustus, AS memberikan sanksi kepada Hakim Kanada Kimberly Prost atas putusan pada 2020 yang mengizinkan penyelidikan terhadap personel AS di Afghanistan, meskipun penyelidikan tersebut saat ini tidak aktif.

“Saya agak terkejut bahwa saya akan dikenai sanksi atas sesuatu yang telah saya lakukan lima tahun yang lalu,” kata Prost, menyebutkan dimasukkannya namanya dalam daftar orang-orang yang terlibat dalam terorisme sebagai sesuatu yang “sulit diterima secara psikologis”.

Sanksi AS terhadap ICC jelas merupakan upaya untuk "melumpuhkan sebuah lembaga," kata Nancy Combs, seorang profesor hukum internasional di Fakultas Hukum William & Mary.

Ia menggambarkannya sebagai bagian dari pandangan pemerintahan Trump bahwa rakyat Amerika diuntungkan ketika "tidak dibatasi oleh sejumlah norma internasional yang lemah dan lembek."