Anwar Hafid Tekankan Pentingnya Kebijakan Berbasis Data dalam 100 Hari Pertama

Palu, truestory.id – Anwar Hafid menegaskan komitmennya membangun pemerintahan berbasis data saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah (BPS), Dr. Daryanto, M.M, di Kantor Gubernur, Kamis (19/02/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan BPS dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah disusun berdasarkan data statistik yang akurat dan terukur.

Dalam pertemuan itu, Anwar Hafid menekankan sejak awal kepemimpinannya, data menjadi fondasi utama dalam merancang program pemerintah. Ia tidak ingin kebijakan dibuat berdasarkan asumsi atau perkiraan semata.

Baca Juga HUT ke-57, Bank Sulteng Salurkan Sembako ke Panti Asuhan

“Semenjak saya menjabat memang saya selaku mengedepankan soal data, kita itu bekerja harus dengan data dan data kita itu adalah statistik dari BPS,” katanya.

Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memiliki data yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan, ia menjadikan pengumpulan data sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertama masa kerja setiap kepala dinas.

Baca Juga IMIP Topang Ekonomi, Investasi Capai USD 41,48 Miliar dan Ekspor USD 22,32 Miliar

“Soal data ini saya wajibkan ke setiap Kepala Dinas, karena kontrak saya dengan Kepala Dinas itu dalam waktu 100 hari kerja itu data saja tidak usah pikirkan hal lain yang penting pendataan lengkap,” jelasnya.

Anwar menegaskan, validitas data sangat menentukan ketepatan sasaran program bantuan dan pembangunan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga Bank Sulteng Rayakan HUT dengan Khitanan Massal, Puluhan Anak Terbantu

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan intervensi berjalan efektif dan tepat guna.

“Misalnya data orang miskin, jadi sumber data itu tidak usah jauh-jauh tinggal ke BPS minta mana semua ini data masyarakat kita,” tuturnya.

Ia juga mencontohkan sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM yang memerlukan basis data sebelum bantuan disalurkan. Tanpa data yang jelas, program dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.

“Misalnya Dinas Koperasi, saya minta mana data UMKM kita, kalau kita salurkan bantuan untuk orang miskin berapa yang bisa kita dapatkan di sebuah daerah itu, begitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar menyebut keberhasilan pembangunan daerah harus diukur melalui indikator resmi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.

“Yang kedua, memang saya bilang ukuran kita itu IPM, pertumbuhan ekonomi jadi kalau ada rapat dengan Bupati bisa sama BPS untuk memaparkan mana saja data-data masyarakat kita,” imbuhnya.

Kepala Dinas

palu

Sulawesi Tengah

truestory

UMKM

Terkait

Dramatis! Perampok BRI Link di Palu Dibekuk Tengah Malam, Pelaku Ngaku Buang Barang Bukti ke Sungai

Hukum dan Kriminal

Jalan 60 Km dari Dana CSR, Gubernur Anwar Hafid Pacu Konektivitas wilayah Sigi

Berita

Haji 2026 Dipersiapkan Matang, Pemprov Sulteng Fokus Layanan Jamaah Rentan

Berita