279.434 Keluarga Miskin di Kalteng Terima Bantuan Tunai Rp250 Ribu

PALANGKA RAYA – Sebanyak 279.434 keluarga miskin dan rentan miskin di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan menerima bantuan tunai sebesar Rp250.000 melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Eddy Karusman, mengatakan bantuan tunai tersebut merupakan bagian dari program perlindungan sosial daerah yang bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Hal tersebut disampaikannya saat Sosialisasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu, 18 Februari 2026.

Ia menjelaskan, bantuan tunai sebesar Rp250.000 akan disalurkan melalui Bank Kalteng kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan berdasarkan data resmi pemerintah.

“Program ini menyasar 279.434 Keluarga Penerima Manfaat di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, dengan satu penerima dalam setiap Kartu Keluarga,” ujar Eddy.

Selain bantuan tunai, penerima manfaat juga mendapatkan bantuan non tunai berupa paket bahan pangan senilai Rp150.000 yang terdiri dari beras premium 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula putih 1 kilogram. Bantuan tersebut disalurkan melalui Perum Bulog untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

Menurut Eddy, program Kartu Huma Betang Sejahtera dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan miskin.

“Bantuan Sosial Huma Betang bertujuan meringankan beban rumah tangga dan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, yakni masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, serta belum menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun BLT Dana Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota bersama relawan Huma Betang dilibatkan dalam proses verifikasi, validasi, serta pemantauan penyaluran bantuan guna memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak.

(Sya'ban)