Sekolah Utara Kotim Terancam Kekurangan Guru Akibat Kebijakan Pusat

SB, SAMPIT - Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Disdik Kotim) masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah, terutama di wilayah utara Kotim. Kondisi ini dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi membuka pengangkatan guru baru di daerah.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kotim, Edie Sucipto, mengatakan daerah kini berada dalam posisi sulit karena kebutuhan guru masih tinggi, sementara kewenangan merekrut tenaga honorer sudah tidak ada.

“Ini yang menjadi dilema kami. Pemerintah pusat sudah menyiapkan Ruang Talenta Guru atau RTG. Jika sekolah kekurangan guru, daerah diminta mengambil dari RTG dan tidak lagi mengangkat tenaga honor,” ujar Edie, Sabtu (7/2/2026).

Namun, menurut Edie, guru yang tersedia dalam skema RTG belum tentu sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain domisili yang berbeda, kesesuaian mata pelajaran juga kerap menjadi kendala.

“Yang masuk RTG belum tentu guru yang berdomisili di Kotim, dan belum tentu juga sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan sekolah,” jelasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Disdik Kotim saat ini menerapkan mekanisme internal di sekolah. Jika terjadi kekurangan guru kelas, maka akan diupayakan untuk ditutupi oleh guru kelas lain yang masih memungkinkan.

“Kalau guru kelas kurang, sebisa mungkin dikaver oleh guru kelas yang lain. Tapi tentu ini bukan solusi jangka panjang,” ujarnya.

Edie mengungkapkan, kekurangan guru paling terasa di wilayah utara Kotim, khususnya guru mata pelajaran di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Faktor geografis serta minimnya minat guru untuk ditempatkan di wilayah tersebut turut mempengaruhi kondisi ini.

“Yang masih cukup kekurangan itu terutama guru mata pelajaran SMP di wilayah utara Kotim,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kondisi dinilai relatif lebih tertangani. Kekurangan guru di tingkat SD sudah terbantu dengan penempatan tenaga PPPK paruh waktu di sejumlah sekolah.

“Untuk SD, sudah cukup terkaver dengan adanya tenaga PPPK paruh waktu,” katanya.

Meski demikian, Disdik Kotim terus melakukan pemetaan dan penataan kebutuhan guru secara berkala. Data kekurangan guru di setiap wilayah terus dihimpun sebagai bahan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Edie berharap, ke depan pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih fleksibel bagi daerah, khususnya dalam pemenuhan tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pinggiran.

“Kami berharap ada ruang kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan riil daerah, agar pemerataan dan kualitas pendidikan bisa terjamin,” pungkasnya. (f1/SB)