Pemerintah dan Partai Politik: Sinergi Hadapi Covid-19

19 yang saat ini tengah menjalar ke Indonesia, sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai tugas dan tanggungjawab Istana. Perlu solidaritas seluruh elemen bangsa untuk sama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapinya. Termasuk peran dari kalangan partai politik.

"Sehingga, beban pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan semakin ringan," ujar pengamat politik Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Rully Akbar terkait dengan, di Jakarta (21/4).

Menurut Rully, setiap partai politik sudah seharusnya mengambil peran bersama pemerintah untuk melawan Covid-19. Karena itu, pemerintah pun semestinya bisa menyambut dengan tangan terbuka setiap dukungan yang ada.

"Tidak perlu membatasi atau melihat muatan di balik dukungan tersebut,” tegas Rully.

Karena, lanjut Rully, sepanjang meringankan kerja pemerintah dan membantu rakyat yang tengah kesulitan dalam menghadapi wabah Covid-19, sebaiknya tidak perlu ada tafsiran yang berlebihan. Apalagi diartikan negatif dan bermuatan politik. Hanya karena langkah-langkah konkret dan dukungan langsung tersebut berasal dari partai politik.

PDIP sebagai partai pendukung pemerintah misalnya, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya untuk terlibat membantu masyarakat. PKS melakukan penggalangan dan pembagian masker serta berkontribusi mendonasikan 50 persen gaji anggota dewannya.

"Banhkan yang aksi massif juga dilakukan seluruh jajaran pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat di bawah komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang aktif turun ke lapangan,” paparnya.

Menurut Rully, sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, respons AHY patut diacungi jempol dan tentu akan berdampak positif terhadap partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Salah satu bukti nyatanya adalah instruksi langsung pencanangan “Gerakan Nasional Partai Demokrat Melawan Covid-19” secara terstruktur sistematis dan massif. Itu tentunya menjadi langkah awal bagi AHY untuk membuktikan persoalan Korona ini adalah tanggungjawab bersama.

Terbukti AHY mampu menggelar aksi serentak di 34 provinsi, yang melibatkan kepengurusan ranting, cabang, daerah dan pusat oleh partai Demokrat untuk sama-sama menangani Covid-19.

"Aksi-aksi nyata seperti ini mestinya menjadi arus pembaruan dalam politik Indonesia. Tidak perlu dipolitisir karena tidak ada bedanya dengan aksi nyata serupa yang juga digalang oleh kelompok masyarakat lainnya yang berasal dari nonparpol,” ujar Rully.

Lebih lanjut, Rully mengingatkan sebaiknya pemerintah pusat sebagai penanggungjawab utama dalam pengambil kebijakan penanganan Covid-19 bisa membuka lebar pintu Istana terhadap aksi dukungan, kritik dan saran.

"Karena covid-19 ini adalah masalah yang dihadapi negara. Istana sebaiknya tidak lantas menutup diri dan menafikan peran dan uluran tangan elemen bangsa lainnya, seolah-olah hal ini adalah masalah milik pemerintah saja," pungkasnya.