Kebijakan Luar Negeri Trump: Lanjutan Doktrin America First dalam Perspektif Sejarah

Kini News - Kontinuitas dan penyesuaian dalam kebijakan luar negeri AS

Selama masa jabatan pertamanya (2017-2021), pemerintahan Presiden AS Donald Trump secara konsisten menerapkan doktrin "America First", yang menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan di atas komitmen multilateral. Pemerintahan Trump menarik diri dari atau meninjau beberapa perjanjian dan mekanisme internasional yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kepentingan terbaik AS, seperti Perjanjian Langit Terbuka (2002), kesepakatan nuklir Iran (JCPOA, 2015), Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP, 2016; sekarang Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif - CPTPP).

Langkah-langkah ini mencerminkan pergeseran yang jelas dalam pemikiran kebijakan luar negeri AS, dari fokus pada kerja sama dan komitmen internasional menjadi memprioritaskan perlindungan kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan tren menuju penyempitan peran AS dalam mekanisme multilateral sambil menekankan otonomi dalam perencanaan kebijakan luar negeri. Lebih lanjut, pemerintahan Trump mengejar kebijakan perdagangan yang sangat proteksionis, memberlakukan tarif tambahan pada sekutu seperti Uni Eropa (UE) dan Kanada, serta pesaing strategis. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan ketegangan perdagangan global tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang tingkat komitmen dan peran kepemimpinan AS dalam sistem ekonomi internasional saat ini.

Sejak resmi menjabat pada 20 Januari 2025, pemerintahan Presiden AS Donald Trump dengan cepat menegaskan arah kebijakan luar negeri masa jabatan keduanya, melanjutkan doktrin "America First", tetapi dengan pendekatan yang lebih tegas, proaktif, dan pragmatis daripada periode sebelumnya. Pada Desember 2025, Strategi Keamanan Nasional (NSS 2025) dirilis, menunjukkan bahwa pemikiran kebijakan luar negeri pemerintahan Trump dalam "versi 2.0" masih berfokus pada kepentingan nasional, yang secara jelas ditunjukkan melalui beberapa prioritas utama, seperti: 1- Memperkuat persaingan strategis dengan Tiongkok; 2- Meninjau dan menyesuaikan komitmen kepada sekutu tradisional; 3- Lebih hati-hati dalam menilai partisipasi dalam inisiatif global yang tidak secara langsung menguntungkan AS.

Dari segi tata kelola pemerintahan, pemerintahan Trump menunjukkan tren peningkatan sentralisasi kekuasaan eksekutif dan perluasan kendali atas lembaga-lembaga yang merumuskan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Pada minggu-minggu awal masa jabatannya, Presiden Trump secara signifikan merombak personel senior di bidang keamanan dan urusan luar negeri, mengurangi ukuran Dewan Keamanan Nasional, dan mempercepat restrukturisasi Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dengan menggabungkannya ke dalam Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan kesatuan pengelolaan sumber daya dan koordinasi kebijakan luar negeri.

Penyesuaian ini mencerminkan upaya untuk memperkuat peran sentral Presiden AS D. Trump dalam perencanaan dan koordinasi kebijakan, sekaligus menunjukkan tren menuju sentralisasi kekuasaan dan pengurangan mekanisme pengawasan internal di dalam cabang eksekutif. Pendekatan ini mencerminkan model pemerintahan yang mengutamakan kepemimpinan individu, berfokus pada efisiensi operasional dan kemampuan untuk secara langsung mengendalikan keputusan strategis terkait keamanan dan kebijakan luar negeri AS.

Pemerintahan Presiden Donald Trump di bawah Perspektif historis, budaya, dan politik tentang Amerika.

Jacksonianisme – sebuah ekspresi ideologi populis dalam perkembangan Amerika Serikat.

Menurut para peneliti, munculnya "fenomena Donald Trump" menandai fase baru dalam perkembangan populisme dalam kehidupan politik Amerika. Fenomena ini bermanifestasi melalui perubahan gaya wacana dan metode kampanye, sekaligus berdampak besar pada struktur aliansi pemilih, identitas partai, dan fungsi politik Amerika. Populisme – berasal dari kata Latin "populus," yang berarti "rakyat" – pada dasarnya adalah tren politik yang menekankan peran, kehendak, dan aspirasi rakyat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kekuasaan. Dari perspektif lain, konsep "populisme" sering digunakan untuk menggambarkan taktik politik yang menarik bagi psikologi massa untuk menarik dan mendapatkan dukungan opini publik dan rakyat. Secara historis, populisme muncul pada awal abad ke-19, terkait dengan gerakan petani dan intelektual yang bereaksi terhadap ketidaksetaraan sosial-ekonomi dalam konteks industrialisasi dan kapitalisme.

Di Amerika Serikat, ideologi populis muncul ketika petani dan kelompok kelas pekerja menyerukan reformasi perpajakan, kepemilikan tanah, dan peningkatan regulasi negara dalam perekonomian. Pada akhir abad ke-19, populisme telah berkembang pesat dalam gerakan sosial pedesaan, berkontribusi dalam membentuk fondasi sosial-politik untuk perkembangan partai politik, khususnya Partai Demokrat modern.

Hasil pemilihan presiden AS tahun 2016 mengungkapkan kebangkitan populisme dalam konteks globalisasi dan transformasi sosial yang mendalam. Dengan slogan "Make America Great Again" (MAGA), Presiden D. Trump mengeksploitasi dan merefleksikan kontradiksi mendasar dalam masyarakat Amerika yang berkaitan dengan isu ekonomi, imigrasi, dan perubahan budaya. Populisme kontemporer termanifestasi dalam pembentukan kembali wacana politik, model media, dan metode interaksi langsung antara pemimpin dan warga negara di era digital.

Banyak cendekiawan berpendapat bahwa munculnya "fenomena Donald Trump" dapat dilihat sebagai kelanjutan dari tradisi Jacksonian – sebuah gerakan populis nasionalis yang terkait dengan Presiden AS abad ke-19, Andrew Jackson. Secara ideologis, Jacksonianisme menekankan konsep "Amerika untuk orang Amerika," menghargai nilai-nilai budaya dan kepercayaan agama yang lazim di masyarakat, memprioritaskan perlindungan keamanan nasional, kesejahteraan, dan kebebasan, sambil tetap berhati-hati terhadap komitmen internasional.

Dalam sejarah Amerika, Presiden A. Jackson (1) dipandang sebagai simbol kepercayaan pada pemerintahan mandiri rakyat, khususnya petani, pekerja, dan penduduk Barat, dalam konteks proses demokrasi yang berkembang pesat. Dalam beberapa hal, Presiden AS D. Trump dipandang sebagai penerus semangat tersebut di abad ke-21, yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk mengubah ketidakpuasan sebagian pemilih menjadi kekuatan politik. Kedua pemimpin Amerika ini bertujuan untuk mewakili rakyat biasa dan menerima dukungan dari kelompok pemilih yang merasa dirugikan dalam proses transformasi sosial-ekonomi.

Gaya politik Presiden D. Trump mencerminkan karakteristik populisme modern, dengan wacana langsung, penekanan pada dialog dengan publik, dan kecenderungan untuk melampaui kerangka komunikasi politik tradisional. Pernyataan-pernyataannya yang jujur ​​dan khas dipandang sebagai cara untuk mempertahankan hubungan langsung dengan para pemilih dalam konteks media digital yang berkembang pesat.

Secara historis, semangat populisme dari kedua periode tersebut memiliki beberapa kesamaan, tetapi termanifestasi dalam kondisi sosial-ekonomi dan media yang berbeda. Presiden A. Jackson beroperasi dalam konteks di mana Amerika Serikat masih sangat bergantung pada pertanian, media masih belum berkembang, dan demokrasi secara bertahap meluas; sementara Presiden D. Trump muncul selama periode globalisasi yang mendalam, polarisasi politik yang meningkat, dan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat. Pada kedua periode tersebut, unsur-unsur yang berulang dapat diamati dalam kehidupan politik Amerika, seperti krisis kepercayaan terhadap institusi, ketidaksetaraan yang semakin nyata, dan kebutuhan untuk menegaskan peran kelompok sosial populer dalam pembangunan nasional.

Dari perspektif historis, "fenomena Donald Trump" dapat diidentifikasi sebagai manifestasi baru dari tren populisme dalam kehidupan politik Amerika, yang mencerminkan sifat siklus dan penyesuaian internal demokrasi Amerika dalam proses beradaptasi dengan perubahan era globalisasi.

Realisme sebagaimana dipahami oleh Presiden AS Richard Nixon

Banyak analis percaya bahwa Presiden AS Donald Trump memiliki kesamaan dengan Presiden AS Richard Nixon (1969-1974) dalam pendekatan politik dan kebijakan luar negerinya, yang sangat berakar pada realisme. Sebagai pendukung pragmatisme, Presiden Nixon selalu menempatkan kepentingan strategis negara sebagai pusat pembuatan kebijakannya, bahkan dalam hubungan dengan negara-negara yang memiliki ideologi berbeda. Presiden Nixon menganjurkan untuk menjaga dialog, secara fleksibel menggunakan alat-alat diplomatik, dan dengan cermat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntutan tatanan internasional.

Dalam banyak keputusan kebijakan, Presiden AS Donald Trump jelas menunjukkan kecenderungan realis, memprioritaskan kepentingan nasional, mengurangi ketergantungan pada komitmen multilateral, dan menekankan efektivitas praktis daripada nilai-nilai simbolis. Dari segi gaya politik, beberapa cendekiawan percaya bahwa Presiden Trump memiliki kesamaan tertentu dengan pemikiran yang diungkapkan oleh Presiden AS Richard Nixon melalui "Teori Orang Gila." Ini adalah strategi dalam hubungan internasional di mana pemimpin secara proaktif menciptakan citra yang tidak terduga untuk meningkatkan tekanan dalam negosiasi dan memaksa pihak lain untuk lebih berhati-hati dalam perilaku mereka. Jika Presiden Nixon menerapkan pendekatan ini dalam konteks Perang Dingin, Presiden Trump menunjukkan kecenderungan serupa dalam beberapa aktivitas kebijakan luar negeri, mencerminkan gaya kepemimpinan yang menekankan fleksibilitas dan unsur kejutan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi internasional.

Selain itu, kesamaan yang mencolok antara kedua pemimpin tersebut adalah bahwa mereka berdua memanfaatkan psikologi pemilih "mayoritas diam" ( 1 ) yang terikat pada nilai-nilai tradisional, menghargai ketertiban, dan menginginkan stabilitas sosial. Dalam konteks akhir tahun 1960-an, ketika Amerika mengalami pergolakan sosial yang mendalam, Presiden R. Nixon menggunakan konsep ini untuk menarik dukungan dari orang-orang yang jarang mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka tetapi tetap ingin menjaga ketertiban, hukum, dan nilai-nilai tradisional.

Hampir setengah abad kemudian, Presiden AS Donald Trump menerapkan kembali strategi ini dalam konteks yang berbeda. Ia menargetkan para pemilih yang merasa terpinggirkan oleh globalisasi dan otomatisasi, terutama kelas pekerja tradisional yang sangat terdampak oleh pergeseran ekonomi. Strategi politik Presiden Trump menciptakan efek pemersatu, mengubah ketidakpuasan menjadi dukungan dan merestrukturisasi oposisi dalam kehidupan politik Amerika kontemporer.

Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam pendekatan dan gaya kepemimpinan, terutama ketika Presiden D. Trump menunjukkan pendekatan yang fleksibel, cenderung menggunakan media massa sebagai alat politik utama; pada saat yang sama, memperluas konsep "mayoritas diam" menjadi alat budaya politik, yang mencerminkan kecenderungan untuk bereaksi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat Amerika modern.

Dari perspektif politik dan akademis, kedua pemimpin Amerika tersebut mewakili suatu tahapan dalam perkembangan pemikiran realis dalam politik Amerika, di mana kepentingan nasional, kekuatan ekonomi, dan identitas nasional terus ditempatkan sebagai pusat kebijakan. Warisan dan adaptasi ini menunjukkan bahwa realisme bukan hanya doktrin dalam hubungan internasional, tetapi juga cara berpikir yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah.

Perbedaan misi dan nilai-nilai menurut pemikiran Presiden AS Ronald Reagan

Berasal dari latar belakang non-politik dan sama-sama menggunakan slogan "Make America Great Again," Presiden Donald Trump dan Presiden Ronald Reagan (1981-1989) menekankan peran kekuatan nasional. Dari perspektif politik dan budaya, beberapa kesamaan dapat diamati antara kedua pemimpin ini, seperti fokus pada penguatan pertahanan nasional, sikap hati-hati terhadap multilateralisme, dan keinginan agar sekutu berbagi lebih banyak tanggung jawab dalam urusan internasional.

Presiden Ronald Reagan dianggap telah sangat memengaruhi pembentukan kembali pemikiran konservatif Amerika setelah krisis Watergate. Ia menyatukan faksi-faksi konservatif ke dalam aliansi politik yang kohesif, menciptakan tatanan konservatif yang bertahan selama beberapa dekade. Secara ekonomi, Reagan mengejar kebijakan pemotongan pajak, deregulasi, dan pengurangan peran negara di bidang non-keamanan, sambil memandang pemerintah sebagai alat yang diperlukan untuk memastikan pertahanan nasional dan menjaga kedudukan nasional. Secara sosial, Presiden Reagan dikaitkan dengan gerakan-gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral tradisional, menekankan peran agama dan keluarga, serta mendorong solidaritas dan patriotisme. Dalam kebijakan luar negeri, Presiden Reagan dikenal karena pendekatannya yang menggabungkan kekuatan dan cita-cita. Ia memandang Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan ketertiban internasional. Kebijakan luar negeri Reagan menunjukkan sikap tegas dalam pertahanan dan promosi dialog dalam konteks berakhirnya Perang Dingin.

Jika dibandingkan dengan warisan Presiden R. Reagan, satu kesamaan yang mencolok adalah penggunaan bahasa simbolis yang terkait dengan Amerika. Slogan "Make America Great Again" (Jadikan Amerika Hebat Kembali) dihidupkan kembali oleh Presiden D. Trump sebagai pesan untuk terhubung secara emosional dengan para pemilih, bertujuan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan aspirasi untuk kebangkitan nasional, meskipun konteks kedua era tersebut sangat berbeda.

Presiden D. Trump juga mempertahankan kebijakan pemotongan pajak dan deregulasi yang bertujuan untuk mendorong kebebasan ekonomi. Namun, sementara Presiden R. Reagan mengupayakan citra yang damai, menyerukan persatuan nasional, Presiden D. Trump menekankan identitas individu dan antagonisme dalam wacana politiknya, yang mencerminkan perubahan lanskap politik dan media Amerika kontemporer.

Kesamaan lainnya adalah hubungan mereka dengan kelompok pemilih Kristen konservatif. Kedua pemimpin tersebut menerima dukungan dari kelompok ini, tetapi pendekatan mereka berbeda. Reagan mengandalkan pesan moral dan keyakinan agama, sementara Trump berfokus pada kebijakan spesifik, seperti pengangkatan hakim dan perlindungan kebebasan beragama.

Dari perspektif teoretis, para ahli berpendapat bahwa jika Presiden R. Reagan mewakili periode ekspansi pengaruh Amerika yang penuh percaya diri, maka Presiden D. Trump mencerminkan tren perlindungan kepentingan dan identitas nasional di era globalisasi. Kedua periode yang berbeda ini menunjukkan sifat siklus dalam pemikiran politik Amerika – keseimbangan antara keinginan untuk ekspansi dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri guna beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pemerintahan Trump dalam perjalanan sistem politik Amerika.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa pemerintahan Trump mewarisi arus ideologis tradisional dalam sejarah politik Amerika dan menampilkan karakteristik unik yang mencerminkan ciri khas pribadinya. Beberapa pendekatan pemerintahan Trump, seperti nasionalisme ekonomi, pola pikir yang berpusat pada dalam negeri, dan penekanan pada "kekuatan keras," memiliki preseden dalam sejarah Amerika. Bahkan slogan "America First" bukanlah hal yang sepenuhnya baru, tetapi mencerminkan kelanjutan tren ideologis yang telah lama ada dalam sistem politik Amerika.

Dari perspektif budaya dan ideologis, pemerintahan Presiden D. Trump mencerminkan kembalinya patriotisme tradisional dan pengutamaan nilai-nilai intrinsik bangsa di atas perannya sebagai "polisi global." Hal ini memiliki kemiripan tertentu dengan semangat "Jacksonian" dalam sejarah politik Amerika. Populisme khas Trump dapat dilihat sebagai kebangkitan kembali arus ideologis yang telah lama ada dalam kehidupan politik Amerika, bukan sebagai tren yang sepenuhnya baru.

Dari perspektif lain, pemerintahan Presiden D. Trump merupakan produk dari budaya politik Amerika sekaligus fenomena yang unik. Ia mewujudkan pengaruh tradisi konservatif seperti semangat populis Presiden A. Jackson, realisme dan pragmatisme Presiden R. Nixon, dan pola pikir nasionalis Presiden R. Reagan. Namun, pendekatan D. Trump bersifat personal, mencerminkan perubahan lanskap politik, media, dan opini publik di era globalisasi. Jika Presiden R. Reagan mewakili tren konservatif internasional, yang menggabungkan kekuasaan dan cita-cita, Presiden D. Trump cenderung pada pendekatan konservatif nasionalis, yang memprioritaskan kepentingan Amerika.

Presiden D. Trump mewarisi banyak nilai inti pemikiran politik Amerika, seperti patriotisme, kepercayaan pada kedaulatan nasional, dan peran sentral kekuatan ekonomi. Namun, cara beliau mengekspresikan nilai-nilai tersebut sangat personal, mencerminkan gaya kepemimpinan yang menjadi ciri khas era media dan politik identitas. Hal ini menyoroti perlunya membedakan antara elemen struktural (warisan budaya dan sejarah) yang diwarisi D. Trump dan elemen perilaku (gaya kepemimpinan pribadi, metode interaksi politik).

Kembalinya Presiden D. Trump ke sistem politik Amerika setelah tahun 2024 menghadirkan tantangan teoritis dan praktis. Dari segi kebijakan, dapat diprediksi bahwa AS akan menyesuaikan peran globalnya, dengan fokus pada kepentingan nasional dan persaingan strategis di antara kekuatan-kekuatan besar. Dari perspektif penelitian, kasus Presiden D. Trump menunjukkan pentingnya mendekati politik dan kebijakan luar negeri Amerika dari lensa budaya dan sejarah, daripada hanya mempertimbangkan perilaku politik kontemporer.

Dapat dikatakan bahwa Presiden D. Trump adalah fenomena yang familiar sekaligus unik dalam lanskap politik Amerika. Ia familiar karena mewarisi tren yang telah lama ada dari sejarah; ia unik karena mengekspresikan tren tersebut dalam konteks baru, yang terkait erat dengan media digital dan transformasi pesat kehidupan politik modern. Menggabungkan lensa sejarah-budaya dengan lensa perilaku kepemimpinan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Presiden D. Trump dalam kebijakan politik dan luar negeri Amerika hingga tahun 2030.

Secara keseluruhan, evolusi kebijakan luar negeri dan ideologi Amerika menunjukkan bahwa setiap transisi kekuasaan disertai dengan pembentukan kembali persepsi tentang peran, kepentingan, dan identitas nasional dalam konteks internasional yang terus berubah. Pada tingkat yang lebih dalam, ini merupakan ekspresi dari hukum adaptasi strategis, karena kekuatan-kekuatan besar berupaya menyesuaikan perilaku mereka untuk mempertahankan pengaruh dan keseimbangan kekuatan dalam tatanan global yang bergeser. Dari perspektif pengamatan, pergeseran ini menunjukkan kepada negara-negara, termasuk Vietnam, pentingnya pemikiran yang fleksibel namun teguh, menggabungkan kekuatan internal dan identitas nasional dalam orientasi kebijakan luar negeri. Dalam dunia yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi, kemampuan untuk memahami dinamika kekuatan-kekuatan besar tidak hanya memperluas perspektif komparatif dan kemampuan peramalan, tetapi juga berkontribusi untuk memperkuat fondasi bagi pendekatan yang independen, seimbang, dan berkelanjutan terhadap strategi pembangunan nasional.

----------------------

(1) Andrew Jackson (1767 - 1845) meletakkan dasar bagi model politik massa modern di Amerika. Ia memperluas hak pilih bagi laki-laki kulit putih yang tidak memiliki properti, mengembangkan "sistem spoils" dan membentuk jaringan partai yang terorganisir dengan baik dengan partisipasi massa yang luas…

Sumber: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1220202/chinh-sach-doi-ngoai-cua-chinh-quyen-tong-thong-my-donald-trump-trong-nhiem-ky-thu-hai--tiep-can-tu-goc-do-lich-su-va-van-hoa.aspx