Indonesia Penuhi Kewajiban Iuran di Tengah Krisis Keuangan PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons soal kondisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang mengalami krisis keuangan serius.

Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan, Indonesia sudah memenuhi kewajiban untuk membayar uang iuran anggota.

“Dari Indonesia yang dapat disampaikan adalah kita telah melaksanakan kewajiban kita. Kontribusi kita terhadap PBB itu telah kita bayarkan secara full,” kata Yvonne, di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Yvonne mengatakan, posisi Indonesia saat ini adalah mendorong negara-negara anggota memenuhi kontribusi mereka.

Dia mengatakan, PBB juga sudah menyurati seluruh negara anggota untuk memenuhi kewajiban iuran tersebut.

Mengingat Iklim

Artikel Kompas.id

“Indonesia kita sudah ada iuran, kontribusi khususnya kan dan itu sudah dibayarkan. Suratnya cukup panjang gitu mengimbau ke negara-negara anggota yang belum membayar kontribusi untuk bisa membantu situasi keuangan yang saat ini ada di UN,” ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan bahwa organisasi dunia tersebut berada di ambang krisis keuangan serius.

PBB bahkan berpotensi kehabisan dana operasional pada Juli.

Dia pun meminta negara-negara anggota untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, sebagaimana dilansir AFP.

Peringatan itu disampaikan Guterres dalam sebuah surat kepada negara anggota PBB pada Jumat (30/1/2026), di tengah persoalan anggaran kronis yang terus membelit organisasi internasional tersebut.

Menurut Guterres, masalah utama keuangan PBB berasal dari sejumlah negara anggota yang tidak membayar kontribusi wajib secara penuh atau tidak melunasinya tepat waktu.

Sehingga, hal tersebut memaksa organisasi dunia itu menerapkan pembekuan perekrutan dan melakukan pemangkasan anggaran di berbagai sektor.

“Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi," tulis Guterres, dalam surat tersebut.

Ia menegaskan, kondisi keuangan PBB saat ini tidak berkelanjutan dan menempatkan organisasi pada risiko struktural yang semakin besar.

“Arah perkembangan saat ini tidak berkelanjutan. Hal ini membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural," tulis dia.