Dubes Rusia Apresiasi Sikap Abstain Indonesia di PBB Terkait Ukraina

Kini News - RM.id Rakyat Merdeka - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyatakan menghormati keputusan Indonesia yang memilih abstain dalam pemungutan suara Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) terkait krisis Ukraina.

Pernyataan tersebut disampaikan Tolchenov saat acara briefing dan buka puasa bersama di Kediaman Dubes Rusia, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Sidang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 24 Februari 2026 dalam forum United Nations General Assembly. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia memilih abstain, tidak mendukung maupun menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian damai konflik di Ukraina.

Menurut Tolchenov, sikap abstain Indonesia mencerminkan kebijakan luar negeri yang seimbang dan konsisten selama ini terhadap konflik tersebut.

“Secara pribadi, tentu saya lebih suka jika Indonesia memilih menentang resolusi itu. Namun, kami memahami bahwa abstensi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memahami akar krisis dan konteks resolusi yang diajukan setiap tahun di UNGA,” ujar Tolchenov.

Resolusi bertajuk Support for Lasting Peace in Ukraine dibahas dalam Sesi Darurat Khusus ke-11 Majelis Umum PBB, bertepatan dengan peringatan empat tahun dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam pemungutan suara, sebanyak 107 negara mendukung resolusi tersebut, 12 negara menolak, dan 51 negara memilih abstain, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Rusia tercatat sebagai salah satu negara yang menolak resolusi itu.

Tolchenov menilai sejumlah negara Eropa berupaya membangun kesan adanya dukungan mayoritas terhadap resolusi tersebut. Namun, menurutnya, banyak anggota PBB yang tidak mendukungnya dalam berbagai bentuk.

Ia juga menyoroti langkah negara-negara Eropa yang dinilai menambah ketegangan melalui peningkatan pasokan senjata ke Ukraina serta penerapan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia. Kebijakan tersebut, kata dia, turut berdampak pada rantai pasok global, termasuk aktivitas pelabuhan di Indonesia.

“Bagaimanapun, itulah sebabnya saya percaya bahwa negara-negara yang benar-benar rasional, yang memahami situasi, tidak mendukung resolusi ini,” katanya.