DPRD HSS Dorong Penyelarasan Kebijakan dalam Penyusunan RKPD 2027

Berharap penyusunan RKPD 2027 mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan menjawab kebutuhan riil di lapangan,

Kandangan (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) Syarifuddin mengingatkan agar Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Hal ini disampaikan dia saat berhadir bersama sejumlah pimpinan Komisi HSS dalam FKP penyusunan Rencana Awal (Ranwal), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, mengutip pers rilis Sekretariat DPRD HSS di Kandangan, Jumat.

Diterangkan dia, FKP RKPD merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, dan forum ini berfungsi sebagai jembatan dialog antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dan RKPD nantinya akan menjadi dokumen perencanaan tahunan resmi yang krusial, untuk menjembatani visi strategis pembangunan daerah.

"Kita berharap penyusunan RKPD 2027 mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan menjawab kebutuhan riil di lapangan," ucapnya.

Selain menekankan aspek perencanaan, ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berkomitmen penuh dalam pelaksanaan program.

“OPD harus turun langsung ke lapangan untuk meninjau progres proyek. Jangan hanya pasif menunggu laporan dari pihak kontraktor,” pesannya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati HSS H Suriani mengatakan forum ini bukan sekadar agenda formalitas tahunan, FKP merupakan momentum penting menyatukan gagasan dan menyelaraskan visi pembangunan daerah.

“Forum ini memastikan bahwa perencanaan yang kita susun benar-benar mampu menjawab kebutuhan, dan harapan masyarakat Hulu Sungai Selatan ke depan,” ucap Suriani.

Tampak hadir bersama Ketua Komisi I DPRD dalam FKP, Ketua Komisi II Ibnu Safari Rahman, dan Ketua Komisi III Yuniati.