DPR Dorong Pemerintah Perangi Disinformasi Kelapa Sawit di Pasar Internasional

Kini News - Jakarta, HAISAWIT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Firman Soebagyo, mendesak pemerintah pusat untuk memperkuat diplomasi internasional serta melawan segala bentuk disinformasi global yang menyudutkan industri kelapa sawit nasional secara sepihak.

Langkah ini dianggap krusial guna melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dari kampanye negatif negara-negara maju. Narasi yang dibangun harus berlandaskan kedaulatan data agar posisi tawar Indonesia semakin kuat di kancah internasional.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III tersebut memberikan pernyataan resmi terkait posisi defensif yang sering diambil Indonesia. Ia menekankan perlunya sikap yang lebih lugas untuk membela nasib jutaan petani.

“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” ujar Firman, dikutip dari laman Emedia.DPR RI, Sabtu (21/02/2026).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga menekankan bahwa kolaborasi antara produsen minyak sawit mentah merupakan kunci utama. Indonesia dan Malaysia telah menerapkan berbagai kebijakan nyata untuk memperbaiki tata kelola industri hulu.

“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur Firman menjelaskan situasi perlawanan terhadap organisasi non-pemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO).

Firman menilai tuduhan deforestasi terhadap kelapa sawit mengandung motif proteksionisme dagang. Beberapa komoditas minyak nabati pesaing dari benua Eropa dan Amerika Serikat sebenarnya memiliki rekam jejak penggunaan lahan yang jauh lebih luas.

Perbandingan penggunaan luas lahan antara sawit dan kedelai.

Kontribusi ekologis perkebunan dalam sistem penyerapan karbon nasional.

Implementasi sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar wajib.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini menyatakan bahwa fokus perbaikan harus tertuju pada sistem manajemen. Pengelolaan perkebunan yang tepat akan menjadikan komoditas ini sebagai solusi lingkungan.

“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” tegas Firman yang juga menjabat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Pemerintah melalui kementerian terkait diminta tidak tinggal diam atas berbagai tekanan global yang tidak adil. Diplomasi agresif diperlukan untuk membongkar standar ganda yang diterapkan terhadap komoditas unggulan Indonesia oleh pasar Eropa.

Berbagai kebijakan penguatan transparansi tata kelola serta moratorium izin baru menjadi bukti nyata keseriusan nasional. Fakta-fakta lapangan ini harus menjadi amunisi utama dalam setiap negosiasi perdagangan internasional untuk menjaga keberlanjutan ekonomi.***

---

Penulis: Megga Arifani