Data BPS Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Riau

Pekanbaru, InfoPublik – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026).

Dalam sambutannya, Supriyadi menegaskan bahwa forum rilis statistik merupakan agenda penting sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data serta instrumen untuk membaca kondisi riil daerah secara objektif.

“Forum ini sangat penting bagi kami di pemerintahan. Data statistik adalah fondasi bagi kebijakan yang efektif dan terukur,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Pertumbuhan ekonomi Riau ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 5,16 hingga 5,90 persen pada 2029. Target ini bukan sekadar angka, melainkan prasyarat untuk membuka ruang fiskal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Data BPS Provinsi Riau mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan III tahun 2025 mencapai 4,98 persen, dengan tren positif yang didorong oleh sektor industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Menurut Supriyadi, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong percepatan investasi serta penguatan sektor bernilai tambah agar target pembangunan dapat tercapai.

“Pada akhir periode RPJMD 2029, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 3,25 hingga 4,25 persen. Namun, data BPS per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih berada di angka 6,16 persen. Ini harus kita maknai sebagai tantangan bersama, bukan sekadar statistik,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

“Program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan ekonomi desa dan kelurahan harus berjalan efektif agar dampaknya dirasakan secara merata,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Supriyadi juga menyampaikan bahwa RPJMD Provinsi Riau menargetkan penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk. Target Gini Ratio pada 2029 diproyeksikan berada di kisaran 0,270 hingga 0,283.

“Ketimpangan di Provinsi Riau masih tergolong merata dan menunjukkan tren membaik. Namun, perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu,” ujarnya.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,94 hingga 3,42 persen pada 2029. Berdasarkan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Riau telah menurun menjadi 3,70 persen pada 2024.

“Capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.

Supriyadi menutup sambutannya dengan menekankan bahwa rilis Berita Resmi Statistik BPS menjadi landasan penting dalam memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan di jalur yang tepat dan terukur.

“Kami meyakini, dengan sinergi yang kuat dan data yang akurat, pembangunan di Provinsi Riau akan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya.

(Mediacenter Riau/bts)