Bupati Sangihe Tekankan Pentingnya Layanan Listrik Optimal untuk Masyarakat

Sangihe, BeritaManado.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama pihak PLN menggelar rapat koordinasi guna membahas kondisi kelistrikan yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat akibat pemadaman berulang, Kamis (19/2/2026) di ruang serbaguna Kantor Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa listrik merupakan hak dasar masyarakat, terlebih bagi wilayah perbatasan seperti Sangihe yang sangat bergantung pada pasokan energi untuk menggerakkan roda perekonomian.

Menurut Bupati, alasan pemeliharaan (maintenance) maupun gangguan jaringan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan terukur. Ia menilai masyarakat saat ini tidak lagi ingin mendengar alasan teknis, sebab mereka telah memenuhi kewajiban membayar listrik dan berhak memperoleh pelayanan maksimal.

“Kita memastikan agar perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang itu senantiasa dilakukan. Jangan sampai masyarakat terus menerima alasan. Mereka sudah bayar, maka pelayanan harus maksimal,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut juga disepakati akan dilakukan pertemuan evaluasi secara berkala setiap bulan. Agenda ini dimaksudkan untuk memantau progres PLN, mulai dari rencana bisnis, perbaikan mesin, penambahan kapasitas, hingga pengoperasian listrik di pulau-pulau.

Pemerintah daerah akan terus mengawal agar tambahan mesin pembangkit yang direncanakan dapat segera masuk dan menjawab kekurangan daya yang ada.

“Listrik adalah hak masyarakat perbatasan untuk menopang aktivitas dan perekonomian. Aspirasi ini akan terus kami perjuangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Tahuna, RM Dimas Adhi Prabowo, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan terbaru, sistem kelistrikan di Tahuna masih mengalami kekurangan pasokan sekitar 600 kW.

Ia menjelaskan, beban puncak saat ini berada di kisaran 9,1 MW. Saat ini masih operasi di sistem Sangihe ada 16 unit tersebar, dengan tambahan genset mobile jadi 18 unit. Pada perhitungan awal, defisit daya sempat menyentuh 1,1 MW. Namun setelah pengoperasian beberapa genset mobile, kekurangan tersebut kini tersisa sekitar 600 kW.

Untuk menutup defisit itu, PLN tengah mengupayakan tambahan dua unit mesin, masing-masing berkapasitas 500 kW di PLTD Petta dan 1 MW di PLTD Tamako. Jika kedua unit tersebut dapat segera beroperasi, maka keseimbangan antara beban dan daya mampu diperkirakan akan tercapai.

Terkait mesin yang mengalami gangguan, dari tujuh unit yang sedang on progres perbaikan, 3 diantaranya diupayakan selesai pada akhir M4 Februari, selebihnya ditargetkan rampung pada April dan Juni.

PLN, lanjut Dimas, juga terus berkoordinasi dengan PLN Nusa Daya serta pihak terkait guna memastikan komitmen perbaikan berjalan sesuai target. Target terdekat adalah kondisi defisit dapat teratasi paling lambat hari Minggu mendatang, apabila tambahan daya berhasil masuk sesuai rencana.

Mengenai kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman, Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) akibat listrik padam diatur dalam Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 jo Permen ESDM No. 2/2025 (terkait revisi indikator) dan Permen ESDM No. 18 Tahun 2019.

Pelanggan berhak menerima pengurangan tagihan (pascabayar) atau tambahan token (prabayar) jika PLN gagal mencapai target TMP, seperti lama gangguan.Kompensasi diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan klaim oleh pelanggan dan biasanya langsung terpotong pada tagihan bulan berikutnya.

Namun demikian, kompensasi tidak berlaku apabila gangguan disebabkan oleh force majeure seperti bencana alam, huru-hara, dan keadaan kahar lainnya.

“Kita mengikuti regulasi. Semua kompensasi dihitung dan tergenerate secara sistem,” tutupnya.

(Ivan Xaverius)

Bagikan: Facebook WhatsApp Telegram.. Salin Link