Airlangga Ajak Danantara Jelasakan Kebijakan Fiskal pada Moody's

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara memberikan penjelasan langsung kepada lembaga pemeringkat global,, Moody’s, terkait arah kebijakan fiskal Indonesia. Menurut Airlangga, langkah ini penting untuk merespons kekhawatiran Moody’s atas meningkatnya ketidakpastian kebijakan dalam pengelolaan ekonomi nasional.

“Sekarang semuanya masuk di Danantara dan Danantara juga memerankan fungsi investasi. Ini yang perlu penjelasan,” kata Airlangga saat ditemui usai menghadiri APEC Business Advisory Council Metting di Shangri-La Hotel, Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2026.

Menurut Airlangga, Moody’s membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana arah kebijakan fiskal Indonesia dijalankan sejak Danantara resmi dibentuk. Penjelasan tersebut diharapkan dapat menghilangkan persepsi ketidakpastian yang muncul dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat itu.

Ia menjelaskan, sejak Danantara beroperasi, terjadi perubahan alur pengelolaan keuangan negara. Dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang sebelumnya masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kini dikelola oleh Danantara. Selain itu, Danantara juga menjalankan fungsi sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang berorientasi pada investasi.

“Karena tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi,” ujar Airlangga.

Meski terdapat perubahan dalam struktur pengelolaan fiskal, Airlangga memastikan pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Ia menyebut defisit anggaran akan dijaga maksimal sebesar 3 persen, sementara rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dipertahankan di bawah 40 persen.

Dalam konteks itulah, Airlangga menilai peran Danantara menjadi krusial untuk menjelaskan kerangka kebijakan fiskal dan strategi investasinya secara transparan kepada Moody’s. Dengan demikian, langkah tersebut diharapkan bisa menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.

Sebelumnya, Moody’s menurunkan outlook atau prospek peringkat utang Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Kendati demikian, peringkat kredit Indonesia tetap bertahan di level Baa2, satu tingkat di atas ambang batas investment grade.

Dalam penjelasannya, Moody’s menyatakan perubahan outlook tersebut dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan yang berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan dan tata kelola. Lembaga pemeringkat itu juga menyoroti tekanan terhadap fiskal akibat peningkatan belanja, sementara basis pendapatan negara dinilai masih terbatas.

Moody’s mencatat, tekanan fiskal antara lain berasal dari perluasan program sosial, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan program Perumahan Rakyat. Program-program tersebut dibiayai melalui realokasi dan pemotongan anggaran di berbagai kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur.

Selain itu, Moody’s turut menyoroti pembentukan Danantara yang dinilai menambah ketidakpastian terkait pembiayaan, kebijakan, dan prioritas investasi. Kekhawatiran ini muncul karena Danantara mengelola aset BUMN dengan nilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60 persen dari PDB Indonesia pada 2025.